Tribun Kaltim – Rabu, 12 Desember 2012 16:25 WITA
JAKARTA, tribunkaltim.co.id – Mantan Presiden Indonesia Jusuf Kalla alias JK menilai penyelesaian permasalahan pernyataan mantan Menteri Penerangan Malaysia, Zainudin Maidin, dapat dilakukan dengan menggunakan hak jawab. Pihak Presiden ke-3 Indonesia BJ Habibie dapat menjawab di media yang sama.
“Perlu buat juga tulisan keras. Dia (media) musti muat. Kita kan tidak mau perang karena ini. Makanya kita harus menjawab keras juga,” kata JK di Jakarta, Rabu (12/12/2012).
JK mengatakan, tulisan Zainudin merupakan konsekuensi dari demokrasi. Untuk itu, semua pihak juga harus demokratis ketika menyikapi pernyataan itu. Menurut dia, pemerintah Indonesia juga tak perlu turut campur lantaran pernyataan Zainudin bukan mewakili pemerintah Malaysia.
“Kalau semua pemerintah harus terlibat, nanti semua orang dikritik di negara lain, emangnya pemerintah harus jawab? Ini kan bukan negara kan yang buat. Ini pribadi,” kata politisi Partai Golkar itu.
JK menambahkan, tentunya Habibie yang telah membuka kebebasan pers di Indonesia tidak ingin hubungan kedua negara memanas akibat satu tulisan itu. “Yang membuka negeri ini lebih demokratis kan Pak Habibie. Pak Habibie tidak ingin gara-gara satu tulisan kita berkelahi,” ujar dia.
Seperti diberitakan, di harian Utusan Malaysia, Senin (10/12), yang juga diunggah di situs harian itu, Zainuddin menyebut Habibie sebagai “penggunting dalam lipatan” terhadap Soeharto, penyebab perpecahan Indonesia dengan munculnya 48 partai politik.
Zainudin menyebut Habibie pengkhianat bangsa karena memenuhi desakan Barat menggelar jajak pendapat di Timor Timur. Atribusi paling keras ditulis Zainudin dengan menyebut Habibie dan Anwar sebagai sesama ‘anjing imperialisme’ (the dog of imperialism) lantaran bersedia menyerahkan negaranya ke lembaga Dana Moneter Internasional (IMF).
Berbagai pihak lalu mengecam pernyataan Zainudin itu. DPR berencana mengirim surat protes kepada Perdana Menteri Malaysia Mohammad Najib Tun Razak.
