Sikamseupay Blog akan berbagi tentang
Walikota Bontang Siap Beberkan Keterlambatan Pembayaran Gaji Pegawai
.
Tribun Kaltim – Senin, 14 Januari 2013 18:15 WITA
BONTANG, tribunkaltim.co.id - Hubungan antara DPRD dengan Pemkot Bontang terus memburuk.  Kritik keras Ketua DPRD Neni Moerniaeni, terkait keterlambatan pembayaran gaji pegawai di lingkungan Pemkot Bontang membuat Walikota Bontang Adi Darma turut angkat bicara.
Ditemui disela-sela, penyerahan bantuan kepada korban kebakaran di kantor Kecamatan Bontang Utara, Senin (14/1) Adi Darma dengan gamblang membeberkan kondisi faktual APBD 2013.
Menurut Walikota, alasan Ketua DPRD tidak menandatangani pengesahan APBD 2013 lantaran pemerintah belum menyerahkan detail Rencana Kegiatan Anggaran (RKA) 2013 tidak bisa diterima akal sehat. Sebab justru sebaliknya RKA dan DPA (Daftar Penggunaan Anggaran, red) baru bisa diserahkan setelah Perda APBD 2013 mendapat persetujuan dari Gubernur Kaltim Awang Faroek Ishak.
“Kan aneh, Ketua DPRD sudah minta RKA tapi tidak mau menandatangani pengesahan APBD 2013, sebagai bahan acuan untuk konsultasi ke Gubernur. Jadi logikanya terbalik, harusnya APBD itu disahkan dulu, setelah disetujui Gubernur baru lahir RKA dan DPA defenitif, itulah yang akan serahkan ke Dewan,” ujar Adi Darma dengan nada tinggi.
Dipaparkan, Perda APBD 2013 yang diputuskan DPRD per tanggal 19 Desember 2012, belum bisa dijadikan acuan untuk konsultasi ke Gubernur.
Pasalnya, Ketua DPRD belum menandatangani pengesahan APBD tersebut. Akibatnya proses konsultasi keuangan ke Gubernur terkendala sampai saat ini.
Kondisi inipula yang membuat pemerintah dalam hal ini Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPKKA) mengalami kendala dalam membayar gaji pegawai, terutama yang masih berstatus tenaga honorer. “Ayo kita buka-bukaan. Kita ini hanya ingin patuh pada aturan. Memang benar pemerintah tetap bisa membayar gaji PNS walaupun APBD belum disahkan, tapi ini akan menjadi salah satu pertimbangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dalam menilai APBD Bontang. ,” paparnya.
Walikota juga menyesalkan kritik Ketua DPRD terkait pemberian alokasi anggaran untuk Himpunan Majelis Taklim se-Kota Bontang (HMTB) sebesar Rp 600 juta, yang diantaranya digunakan untuk melakukan undian umroh. Menurutnya, bantuan dana kepada HMTB merupakan bagian dari program pembinaan mental dan akhlak mulia yang dicanangkan Pemerintah. Adapun undian umroh dilakukan agar seluruh anggota HMTB yang berjumlah sekitar 150 semangat menjalankan program mereka.
” HMTB ini program Pemerintah, kita membina majelis taklim supaya bisa sinergi dengan visi pemerintah mewujudkan masyarakat berbudi luhur. Jadi saya jelas tidak mau kalau anggaran dihambat atau dipangkas,” bebernya.(*)
Walikota Bontang Siap Beberkan Keterlambatan Pembayaran Gaji Pegawai
Terima kasih telah membaca artikel dengan judul Walikota Bontang Siap Beberkan Keterlambatan Pembayaran Gaji Pegawai , artikel tersebut merupakan referensi dari
Tribun Kaltim