Sikamseupay Blog akan berbagi tentang
PSSI: Pemerintah Salah Tafsir
.
Tribun Kaltim – Sabtu, 12 Januari 2013 16:30 WITA
JAKARTA, tribunkaltim.co.id- Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI) menilai pemerintah telah salah menafsirkan hasil pertemuan dengan perwakilan Konfederasi Sepak Bola Asia (AFC) di Kantor Komite Olimpiade Indonesia (KOI), Jumat (11/1/2013).
Sebelumnya, Pelaksana tugas (Plt) Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora), Agung Laksono mengungkapkan bahwa AFC memberikan instruksi kepada KOI untuk mengawasi empat butir kesepakatan Kuala Lumpur.
Sekretaris Jenderal (Sekjen) PSSI, Halim Mahfudz mengatakan, pernyataan pemerintah misleading dan tidak ada instruksi bahwa KOI diberi wewenang untuk mengawasi empat butir kesepakatan Kuala Lumpur.
“Yang benar adalah ada surat FIFA tertanggal 18 Desember yang menerima Kongres Luar Biasa (KLB) Palangkaraya dan meminta PSSI melanjutkan tiga keputusan KLB tersebut dan satu poin yang meminta klarifikasi apakah voters Solo sudah diikutkan di KLB,” ujarnya, Sabtu (12/1/2013).
Menurut Halim, poin di atas juga keputusan KLB Palangkaraya pada 10 Desember 2012 dan memang sedang dilaksanakan oleh PSSI.
Di dalam surat tertanggal 18 Desember, dijelaskan Halim, FIFA menyebutkan PSSI akan diskors jika tidak bisa mengontrol sepak bola di Indonesia.
Namun setelah mengadakan pertemuan delegasi PSSI dengan pejabat FIFA, AFC, dan beberapa pejabat lainnya, Exco FIFA melihat bahwa roadmap PSSI yang telah diserahkan ke FIFA di Tokyo bisa menjadi dasar untuk memecahkan masalah tersebut.
“Ada empat poin yang harus diselesaikan: satu, Unifikasi liga, dua Revisi Statuta, tiga Pengembalian 4 Exco terhukum dan empat kesepakatan tentang peserta Kongres Solo,” tutur Halim yang juga menjabat CEO Halma Strategic itu.
Mengenai peran KOI, seperti diungkapkan Agung Laksono, bertugas untuk melakukan pengawasan terhadap empat butir kesepakatan Kuala Lumpur.
Halim menegaskan, tidak ada dokumen atau kesepakatan yang menyebut bahwa masalah itu harus dikoordinasikan dengan institusi lain, tetapi tidak menutup kemungkinan ada pihak ketiga yang diminta oleh otoritas sepak bola dunia menjadi mediator.
PSSI perlu menjaga agar KOI mendapat informasi langsung dari pihaknya, supaya salah arah atau sengaja dibuat keliru.
“Sebagi federasi yang sah PSSI harus tetap berkomunikasi secara intens dan memberikan laporan kepada Konfederasi Sepak Bola Asia (AFC) dan FIFA untuk menyelesaikan masalah sepak bola di Indonesia, bukan dengan organisasi lain. Hal itu yang akan, sedang, dan selalu dilakukan oleh PSSI sebagi anggota sah FIFA,” ungkap Halim.
Ia menambahkan, PSSI seperti yang dijelaskan di dalam surat FIFA harus kembali memegang kendali penuh atas sepak bola di Indonesia (regains full control over football in the country).
“Jadi, jika ada upaya yg menghambat pemulihan kontrol federasi atas sepak bola, itu adalah upaya (sejumlah pihak) agar Indonesia dijatuhi sanksi oleh FIFA,” tambahnya.
PSSI: Pemerintah Salah Tafsir
Terima kasih telah membaca artikel dengan judul PSSI: Pemerintah Salah Tafsir , artikel tersebut merupakan referensi dari
Tribun Kaltim